‘Aisyiyah Tekankan Pentingnya Keterlibatan Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Pembangunan

YOGYAKARTA — ‘Aisyiyah mendorong penguatan partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam pembangunan desa melalui forum musyawarah desa (musdes) dan musrenbangdes. Hal ini disampaikan dalam webinar bertajuk Memperkuat Partisipasi Perempuan dan Kelompok Rentan melalui Musrenbangdes / Musyawarah Desa Inklusif pada Selasa (14/4).

Koordinator INKLUSI ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, menegaskan bahwa pelibatan perempuan dan kelompok rentan dalam seluruh tahapan pembangunan—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi—menjadi kunci terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.

Menurutnya, pembangunan desa membutuhkan perspektif perempuan agar kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok difabel dan kelompok rentan lainnya.

Also Read

Gelar Pelatihan Kepemimpinan di Sorong, 'Aisyiyah Siapkan Kader Penggerak Perubahan di Papua

Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini diikuti lebih dari 150 peserta dari berbagai unsur, seperti Bappeda, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kepala desa, pendamping desa, serta kader desa dampingan.

Tri menjelaskan, ‘Aisyiyah selama ini telah berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk mendorong kebijakan yang lebih inklusif. Upaya tersebut antara lain diwujudkan melalui lahirnya berbagai peraturan desa, seperti pencegahan perkawinan anak, kesehatan reproduksi, serta pencegahan stunting.

Ia menilai capaian tersebut tidak terlepas dari kerja sama antara masyarakat sipil dan pemerintah desa dalam memastikan keterlibatan perempuan secara nyata dalam proses pengambilan keputusan.

Also Read

‘Aisyiyah Kukuhkan Kembali 116 POSBAKUM di Seluruh Indonesia

“Partisipasi perempuan dan kelompok rentan harus bersifat substantif, bukan sekadar formalitas,” ujarnya.

Tri berharap kolaborasi lintas pihak dapat terus diperkuat agar prinsip no one left behind benar-benar terwujud, baik dalam proses perencanaan maupun dalam akses terhadap manfaat pembangunan.

Sementara itu, perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Ifa Susantie, menekankan bahwa desa memiliki peran strategis dalam pembangunan karena memiliki kewenangan untuk merencanakan pembangunan secara mandiri.

Also Read

‘Aisyiyah Gelar ICAS 2026, Jadi Ruang Kolaborasi Perempuan Muslim Bangun Peradaban Berkelanjutan

Ia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ketimpangan gender masih menjadi tantangan yang berdampak pada rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan desa.

Akibatnya, program pembangunan dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan perempuan.

Ifa menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dan kelompok rentan bukan hanya kewajiban, tetapi kebutuhan untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Also Read

‘Aisyiyah Prihatin Kasus Kekerasan Anak di Daycare, Desak Pemulihan Korban dan Penegakkan Hukum Diperkuat

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan musyawarah desa sebagai ruang yang inklusif, di mana semua suara, termasuk perempuan, dapat didengar dan dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan.